Daftar Jenis Perizinan


IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (PERUBAHAN) (PERMOHONAN BARU)
NO DAFTAR SYARAT
FORM
1Scan asli Akta Notaris tentang pendirian Yayasan/Lembaga Penyelenggaraan Sekolah 
2Scan Asli Pengesahan SK Yayasan dari Kemenkum dan HAM 
3Susunan Pengurus yayasan (lampiran SK atau SK Ketua yayasan) 
4Scan Asli Ijin operasional sekolah dari Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat atau dari Kabupaten/Kota 
5Scan Asli Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 
6Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lemabaga OSS (Online Single Submission) 
7Profil Sekolah 
8Scan Asli Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS)/Rencana Strategi (Renstra)/Rencana Kerja Jangaka Menengah (RKJM)/School Bussines Plan (SBP) / (dibuat untuk 4 - 5 tahun) 
9Rencana Kerja Tahunan (RKT)/Program Kerja Sekolah (PKS) tahun berjalan (tahun pelajaran pada saat pengajuan izin) 
10Surat permohonan ijin dari Ketua Yayasan  
11Scan Asli Surat Rekomendasi/Usulan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan *) 
12Scan Asli Sertifikasi Akreditasi Sekolah/Program/Kompetensi Keahlian 
13Scan Asli Hasil Vertifikasi / kelayakan dari Pengawas SMK (Pengawas Pembina) 
14Scan Asli Surat Rekomendasi Khusus dari Kementrian Agama dan MUI minimal tingkat kecamatan (khusus bagi SMK yang berbasis pesantren) (Khusus bagi SMK berbasis Pesantren) 
15Surat pernyataan akan menaati peraturan/perundang-undangan yang berlaku (ttd Direktur di atas meterai Rp. 6.000,-) 
16Surat pernyataan tidak akan menempati atau menggunakan fasilitas pemerintah, rumah kantor (rukan), rumah toko (ruko), dan tidak berada di lingkungan pusat keramaian atau lahan bermasalah (ttd Direktur di atas meterai Rp. 6.000,-) 
17Surat pernyataan bahwa data-data sesuai dengan kondisi aslinya (ttd Direktur di atas meterai Rp. 6.000,-) 
18Scan Asli Dokumen I (KTSP) pada kompetensi keahlian (Verifikasi Pengawas Pembina) 
19Scan Asli Dokumen II (Silabus) pada kompetensi keahlian (Verifikasi Pengawas Pembina) 
20Scan Asli Dokumen/Buku III Kurikulum (kumpulan RPP) (Verifikasi Pengawas Pembina) 
21Scan Asli Dokumen-dokumen Penilaian (Leger/Buku Induk/Raport, dll.) (Verifikasi Pengawas Pembina) 
22Scan Asli Surat Keputusan Pengangkatan Guru yang dilengkapi mata pelajaran yang diampu (SK Pengangkatan, Ijasah dan akta/sertifikasi pendidikan dalam 1 file PDF) 
23Scan Asli Surat Pengangkatan Kepala Sekolah/Guru (kualifikasi S1/DIV) yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah (SK Pengangkatan, Ijasah dan Curriculum Vitae dalam 1 file PDF) 
24Memiliki MoU dari Dunia Usaha/Industri yang relevan dengan kompetensi Keahlian, minimal 4 industri/Kompetensi Keahlian (Verifikasi Pengawas Pembina) 
25Scan Asli Surat Ijin Memimpin Sebagai Kepala Sekolah dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (SK Pengangkatan, Ijasah dan akta/sertifikat pendidikan dalam 1 file PDF) 
26Memiliki Guru Kejuruan minimal 2 orang tiap Kompetensi Keahlian (SK Pengangkatan, ijazah dan akta/sertifikat pendidik) 
27Memiliki Guru Mulok (minimal 1 orang) (SK Pengangkatan, ijazah dan akta/sertifikat pendidik) 
28Memiliki Guru Bimbingan dan Konseling (minimal 1 orang) (SK Pengangkatan, ijazah dan akta/sertifikat) 
29Scan Asli Surat Keputusan Perangkat Pengelola Sekolah (Wakasek/Wali Kelas, dll) (SK Kepala Sekolah) 
30Memiliki Kepala Sub Bagian Tata Usaha (1 orang berijasah minimal D-II) (SK Pengangkatan dan ijazah) 
31Memiliki Caraka/Pesuruh/Satpam minimal 1 orang dengan kualifikasi pendidikan minimal SMP. (SK Pengangkatan dan ijazah) 
32Memiliki Tanah/lahan sekolah minimal 3000 m2 (Hasil Scan surat Asli Sertifikat, akta jual, dll) 
33Scan asli Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 
34Memiliki Tenaga Administrasi minimal 2 orang (minimal berijasah SMA/sederajat). (SK Pengangkatan dan ijazah) 
35Memiliki Rekening Bank untuk keperluan operasional sekolah atas nama yayasan/sekolah 
36Memiliki Teknisi minimal 1 orang dengan kualifikasi pendidikan minimal D-I. (SK Pengangkatan dan ijazah) 
37Memiliki ruang kelas/teori dengan luas minimal 63 m2 (verifikasi pengawas pembina) (dokumentasi) 
38Memiliki ruang praktik sesuai dengan paket keahlian dengan luas min 108 m2 (verifikasi pengawas pembina) (dokumentasi) 
39Memiliki fasilitas/alat praktik sesuai dengan keahlian (verifikasi pengawas pembina) (dokumentasi) 
40Memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk tahun pelajaran berjalan (memenuhi kebutuhan 8 SNP) 
41Memiliki dana operasional untuk pengembangan sekolah sesuai dengan kebutuhan 8 SNP minimal 1 tahun berjalan (minimal 40% dari kebutuhan minimal dalam 1 tahun) 
42Memiliki meubelair yang cukup untuk Kepala Sekolah, guru, tata usaha dan siswa dengan perbandingan 1 : 1 (verifikasi pengawas pembina) (dokumentasi) 
43Memiliki sarana penuinjang lainnya (dengan ukuran standar), seperti : - Ruang kepala sekolah (verifikasi pengawas pembina) (dokumentasi) - Ruang guru (verifikasi pengawas pembina) (dokumentasi) - Ruang tata usaha (verifikasi pengawas pembina) (dokumentasi) - Gudang (verifikasi pengawas pembina) (dokumentasi) - Toilet (verifikasi pengawas pembina) (dokumentasi) - Ruang ibadah (masjid/mushola, dll.) (verifikasi pengawas pembina) (dokumentasi) - Asrama/Pondokan bagi SMK berasrama/Ponpes (Khusus SMK berbasis pesantren) (dokumentasi) - Ruang Perpustakaan (verifikasi pengawas pembina) (dokumentasi) - Instalasi air bersih (sumur bor/PAM) (verifikasi pengawas pembina) (dokumentasi) - Instalasi Listrik (.......kWh) (verifikasi pengawas pembina) (dokumentasi) - Jaringan Telepone dan Internet (handphone) (verifikasi pengawas pembina) (dokumentasi) - Lapangan Olah Raga (luas.....m2) (verifikasi pengawas pembina) (dokumentasi) - Lapangan Upacara (luas.....m2) (verifikasi pengawas pembina) (dokumentasi) 
44Memiliki siswa tiap KK yang dibuka (minimal 20 orang/KK/tingkat) (minimal 3 tahun terakhir) 
45Memiliki data lulusan yang bekerja, melanjutkan dan berwirausaha (minimal 3 tahun terakhir) 
46Kepengurusan dan Program Kerja/Laporan tahunan Bursa Kerja Khusus (BKK) 
47Program kerja/laporan kegiatan Unit Produksi/Business Center/Teaching Factory/ Technopark *) 
48Memiliki Lembaga sertifikasi Profesi (LSP) P1 

 

Kembali

Chatbot Dinas PMPTSP Jawa Barat