Daftar Jenis Perizinan


REKOMENDASI IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) PERKEBUNAN LINTAS PROVINSI (PERMOHONAN BARU)
NO DAFTAR SYARAT
FORM
1Pemeriksaan lapangan. 
2Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel serta cap stempel asli bukan scan); 
3Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel serta cap stempel asli bukan scan);  
4Profil perusahaan meliputi Akta Pendirian dan Perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan; 
5Nomor Pokok Wajib Pajak 
6Surat Izin Tempat Usaha 
7Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten/Kota dari bupati/walikota  
8Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1;50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;  
9Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan; 
10Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format seperti tercantum dalam Lampiran IV (Permentan Nomor 98/Permentan/OT/ 140/9/2013) dan Lampiran XII (Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013) 
11Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar; 
12Izin lingkungan dari Gubernur atau Bupati/walikota sesuai kewenangan;  
13Pernyataan kesanggupan : a. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT); b. memiliki sumberdaya manusia sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; c. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sesuai Pasal 15 (Permentan Nomor 98/Permentan/OT/ 140/9/2013) yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan dan d. melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. dengan menggunakan format pernyataan seperti tercantum dalam lampiran X (Permentan Nomor 98/Permentan/OT. 140/9/2013).  
14Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 (Permentan Nomor 98/Permentan/OT/ 140/9/2013), dengan menggunakan format Pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran XI (Permentan Nomor 98/Permentan/OT/ 140/9/2013 

 

Kembali

Chatbot Dinas PMPTSP Jawa Barat