Daftar Jenis Perizinan


NO DAFTAR SYARAT UNTUK  IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP)
1Surat Permohonan bermaterai,ditandatangani direksi ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat
2Surat Tugas / Kuasa dari Pemohon apabila Permohonan tidak dilakukan oleh Pemilik / Direktur / Penanggungjawab
3Profil Perusahaan : Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM; komposisi kepemilikan saham; Susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan
4Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
6Rekomendasi Kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan wilayah Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota
7Izin Lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000 (cetak peta dan file elektronik) dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain
8Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan ( Wajib jika areal berasal dari kawasan hutan )
9Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/Walikota
10Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar
11Izin Lingkungan : hasil Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
12Pernyataan Perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimal
13Pernyataan Kesanggupan : 1. Memiliki SDM, sarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); 2. Memiliki SDM, sarana, prasarana san sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran; 3. Memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiyayaannya; 4. Melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
14Surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri bagian dari kelompok (group) perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi paling luas sesuai peraturan yang berlaku

Kembali