Daftar Jenis Perizinan


REKOMENDASI TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN (PERMOHONAN BARU)
NO DAFTAR SYARAT
FORM
1Persyaratan administrasi : a. surat permohonan yang dilampiri dengan peta lokasi kawasan hutan yang dimohon dan peta usulan lahan pengganti pada peta dasar dengan skala minimal 1:25.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dalam bentuk hardcopy dan softcopy format shapefile dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84.; b. Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan dan fotocopy KTP) c. izin lokasi dari bupati/walikota/gubernur sesuai dengan kewenangannya; d. izin usaha bagi permohonan yang diwajibkan mempunyai izin usaha; e. rekomendasi bupati/walikota, dilampiri peta kawasan hutan yang dimohon dan usulan lahan pengganti pada peta dasar dengan skala minimal 1:25.000 ; f. pernyataan untuk tidak mengalihkan kawasan hutan yang dimohon kepada pihak lain dan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk surat pernyataan tersendiri bagi pemohon Pemerintah atau pemerintah daerah; dan g. pernyataan untuk tidak mengalihkan kawasan hutan yang dimohon kepada pihak lain dan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk akta notaris bagi pemohon badan usaha atau yayasan. h. Dalam hal permohonan diajukan oleh badan usaha atau yayasan, ditambah persyaratan lain, meliputi: i. profil badan usaha atau yayasan; ii. Nomor Pokok Wajib Pajak; iii. akta pendirian berikut perubahannya; dan iv. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang diaudit oleh Akuntan Publik download
2Persyaratan teknis : a. proposal, rencana teknis atau rencana induk termasuk rencana lahan pengganti dan reboisasi/penanaman; b. pertimbangan teknis dari Direktur Utama Perum Perhutani apabila kawasan hutan yang dimohon merupakan wilayah kerja Perum Perhutani; dan c. hasil penafsiran citra satelit 2 (dua) tahun terakhir atas kawasan hutan yang dimohon dan usulan lahan pengganti yang disertai dengan pernyataan dari pemohon bahwa hasil penafsiran dijamin kebenarannya, kecuali permohonan tukar menukar kawasan hutan untuk penempatan korban bencana alam tidak perlu hasil penafsiran citra satelit. d. Kesesuaian dengan RTRWP berdasarkan sidang pleno BKPRD e. Izin lingkungan dan dokumen lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan dan disahkan oleh instansi yang berwenang f. Pertimbangan teknis dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan download

REKOMENDASI TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN (DAFTAR ULANG)
NO DAFTAR SYARAT
FORM
---

REKOMENDASI TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN (PERPANJANGAN)
NO DAFTAR SYARAT
FORM
---

REKOMENDASI TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN (PERUBAHAN)
NO DAFTAR SYARAT
FORM
---

REKOMENDASI TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN (PENCABUTAN)
NO DAFTAR SYARAT
FORM
---

REKOMENDASI TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN (PENUTUPAN)
NO DAFTAR SYARAT
FORM
---

Kembali